Pentingnya Rehabilitasi untuk Menekan Kasus Narkotika di Indonesia

Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menyalahgunakan narkoba pada 2019, menurut Badan Pengawas Obat Nasional. Tahun 2019, sejumlah artis Indonesia tersandung kasus narkoba, nama yang familiar di masyarakat, komedian Tri Retno Praduyati alias Nunung, Jefri Nichol, Rifat Umar kini telah divonis rehab oleh Pengadilan Negeri.

Padahal, dalam setiap kasus narkoba, aparat penegak hukum yang menyelesaikan kasus tersebut harus menyimpang dari aturan yang sama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang “luar biasa” yang menyimpang dari sistem pidana yang berlaku di Indonesia saat ini. Dikatakan “istimewa” karena undang-undang tersebut menekankan sistem hukuman ganda untuk penyalahgunaan diri, dengan semua lembaga pengadilan Indonesia wajib menghukum rehabilitasi. Dealer dipenjara atau dijatuhi hukuman mati.

Di bagian lain Indonesia, bagaimanapun, hakim masih menjatuhkan hukuman kepada pecandu narkoba, yang akan dijatuhi hukuman penjara tanpa rehabilitasi. Hal ini tentu saja mengabaikan esensi dari regulasi yang ada. Hal ini justru menimbulkan masalah dalam sejarah legislasi Indonesia. Dampak lain dari hal ini adalah membebani negara yang harus membayar pelanggar narkoba selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan dapat mengakibatkan ketergantungan.

Kejahatan terkait narkoba terbagi menjadi beberapa bentuk kejahatan, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pengguna dan pengedar narkoba. Jika berbicara tentang pengedar narkoba, jelas terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli yang sama-sama pelaku kejahatan narkoba. Namun jika kita berbicara tentang pengguna narkoba, sejauh ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang pengguna narkoba. Hukum positif menyatakan bahwa pengguna narkoba adalah penjahat karena mereka memenuhi syarat menurut undang-undang narkoba.

Pasal 112 mengatur bahwa setiap orang yang tidak berhak atau melawan hukum memiliki, memiliki, menguasai, atau menyediakan obat narkotika golongan I yang bukan tumbuhan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat (empat) tahun dan paling lama dua belas tahun ( dua belas) tahun, dengan minimal Rp 800 juta dan denda paling banyak Rp 8 miliar. Pasal itu memungkinkan para korban pecandu narkoba bisa dipenjara. Dalam konsep rehabilitasi, hakim dapat memutuskan bahwa pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mengembalikan pecandu narkoba ke kehidupan normal.

Menurut pendapat saya, pemulihan jauh lebih baik daripada waktu penjara. Jika pengguna direhabilitasi, mereka pulih dari ketergantungan dan enggan mengkonsumsi barang ilegal lagi. Ini karena konstruksi hukum negara saya menganut sistem kriminal jalur ganda, yang pada dasarnya berarti bahwa pengguna dihukum dan hukuman adalah untuk reformasi. Rehabilitasi tidak dilakukan di lembaga pemasyarakatan, tetapi di fasilitas rehabilitasi khusus.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk membebaskan korban pecandu narkoba dari ketergantungan. Karena rehabilitasi didefinisikan sebagai upaya untuk membebaskan pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba dan menjalani kehidupan kesehatan fisik dan mental yang normal, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, interaksi di lingkungan atau dengan keluarga mereka, maka disebut resosialisasi.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkotika memberi wewenang kepada hakim untuk memerintahkan pecandu dan korban narkoba sebagai terdakwa, melalui keputusan, jika mereka terbukti menggunakan narkoba.

Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial No. 3. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dapat dilakukan tindakan rehabilitasi yaitu terdakwa jatuh ke tangan penyidik ​​Polri dan Badan Narkotika Nasional, apabila ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari di tempat. ; Surat keterangan hasil tes laboratorium positif; surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Dari sudut kejaksaan, kondisi tersangka yaitu terdakwa yang dapat sembuh secara medis atau sosial, menguntungkan untuk penggunaan narkotika (BAP laboratorium); ada rekomendasi dari panel penilaian yang komprehensif; bukan sebagai pengedar, pengedar, kurir, atau pabrikan; bukan pelaku berulang dalam kasus narkoba; ditangkap atau ditangkap di tempat tanpa bukti atau barang bukti tidak melebihi jumlah tertentu.

Pemenjaraan korban penyalahgunaan narkoba merupakan pengingkaran kebebasan dan memiliki sisi negatif yang membuat tujuan pemidanaan menjadi kurang optimal. Sedangkan rehabilitasi bertujuan untuk membebaskan penyalahguna yang tergolong pecandu narkoba dari ketergantungan. Bukannya mereka dibebaskan atau impunitas seperti di penjara, tapi mereka dibesarkan.

About admin

Check Also

Metode Ruqyah untuk Sembuhkan Anak Kecanduan Game Online

Game online yang tersebar luas di berbagai aplikasi dan platform dapat berdampak negatif terhadap perkembangan …